Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan. Standar ini meliputi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Non-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Non-KBLI) yang tercantum dalam lampiran peraturan. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sistem ini mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 3 menyatakan bahwa semua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 4 menyatakan bahwa sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(-)