Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi

Juga dikenal sebagai: PP 65/1951 · PP No. 65 Tahun 1951 · PP Nomor 65 Tahun 1951

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:9 November 1951
Sistem Pendidikan NasionalOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan09 November 1951
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Diubah Oleh

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada Propinsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sebelumnya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan di tingkat daerah.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penyerahan tugas dan kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi, termasuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah rendah, pemberian subsidi, dan pengelolaan kursus serta perpustakaan. Propinsi juga diberi tugas untuk memajukan kesenian daerah dan menjadi penghubung antara pemerintah dan gerakan pemuda. Namun, pengawasan teknis dan penetapan kurikulum tetap menjadi wewenang Kementerian. Selain itu, peraturan ini mengatur penyerahan pegawai dan aset terkait kepada Propinsi, serta tanggung jawab keuangan yang beralih ke Propinsi.

1. Penyerahan urusan dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesanggupan Propinsi. 2. Jika perlengkapan Pemerintahan Daerah Propinsi belum memadai, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan akan melanjutkan penyelenggaraan urusan tersebut sementara waktu. 3. Penyerahan urusan yang sesungguhnya dilakukan dengan timbang terima yang mencakup aspek keuangan, barang, dan pegawai.

(-)