Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2020 ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dan mencakup kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian. Sistem pengawasan berbasis teknologi informasi ini harus mampu memonitor kondisi secara real-time dan daring. Pembangunan sistem ini melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, penyelenggara prasarana, dan penyelenggara sarana perkeretaapian. Sistem ini mencakup aplikasi, media penyimpanan, jaringan telekomunikasi, pusat kendali, dan peralatan pendukung lainnya. Penyelenggara prasarana dan sarana wajib menyediakan sistem pengawasan dan membuka akses data kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1. Pelaksanaan pengawasan prasarana dan sarana perkeretaapian harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.