[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","822bca1b-7f63-4b2b-af81-3777fd2960ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023","number","28","year","2023","published_date","2023-05-30","effective_date","2023-07-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Pertanian - pnbp
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN.2023/No.72, TLN No.6877 , jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. \n Dasar Hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor ke Kas Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 63 hlm. ( batang tubuh hlm 1 sd 7, penjelasan hlm 7 sd 10, dan lampiran hlm 11 sd 63). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih baik di Kementerian Pertanian. Peraturan ini mengatur jenis dan tarif PNBP yang meliputi berbagai layanan seperti jasa edukasi wisata, perizinan berusaha, tindakan karantina, pendidikan tinggi, pelatihan fungsional, penggunaan sarana dan prasarana, royalti alih teknologi, dan denda administratif. Tarif yang ditetapkan dapat bervariasi dan dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan hingga Rp0,00. Semua PNBP wajib disetor ke Kas Negara, dan peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha dikenai denda administratif.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5756/pp-no-35-tahun-2016","95326459-2a4c-401e-8bcc-40d8c70da0c3","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2023
CONCERNING
TYPES AND TARIFFS FOR TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE
APPLICABLE TO THE MINISTRY OF AGRICULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 4 paragraph (3), Article 8 paragraph (3), Article 10 paragraph (2), and Article 12 paragraph (2) of Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Agriculture; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=822bca1b-7f63-4b2b-af81-3777fd2960ea","actionData","errors"]