Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta melindunginya dari kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam. Selain itu, bertujuan untuk memanfaatkan Cagar Budaya demi kepentingan pembangunan, citra daerah, dan pariwisata, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan etika pelestarian, menyusun rencana induk pelestarian, mengoordinasikan pelestarian lintas sektor, menghimpun data Cagar Budaya, menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya, membuat peraturan pengelolaan, menyelenggarakan kerjasama pelestarian, melakukan penyidikan pelanggaran hukum, mengelola Kawasan Cagar Budaya, mendirikan unit pelaksana teknis, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, memberikan penghargaan, memindahkan Cagar Budaya untuk pengamanan, menetapkan batas situs dan kawasan, serta menghentikan proses pemanfaatan ruang yang dapat merusak Cagar Budaya.
Peraturan ini juga mengatur kriteria Cagar Budaya, register Cagar Budaya, pelestarian (meliputi pelindungan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan), pengelolaan, pemilikan dan pengalihan, penyimpanan dan perawatan, kerjasama, peran serta masyarakat dan juru pelihara, pemberian penghargaan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan.
di desktop Anda.