Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan ini diterbitkan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik menyusul hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2023 serta melakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Kebijakan ini mengatur mengenai penyusunan Arsitektur SPBE yang harus berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan domain arsitektur kini dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi, perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, serta dinas terkait sesuai dengan domain masing-masing.

Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus oleh perangkat daerah, yang wajib melalui proses konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait. Terkait tata kelola, Wali Kota menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE yang dibantu oleh tim koordinasi yang terdiri dari tim pengarah, tim koordinasi, kelompok kerja, dan sekretariat. Peraturan ini juga mewajibkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang hasilnya harus disampaikan kepada Wali Kota minimal satu kali dalam satu tahun.