Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penanganan pengaduan masyarakat di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) agar dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan masyarakat dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan pelayanan publik. Peraturan ini menetapkan prosedur penanganan pengaduan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan. Pengaduan yang ditangani meliputi hambatan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran kode etik pegawai. Pegawai yang menangani pengaduan harus menjunjung nilai-nilai dasar seperti integritas dan profesionalisme, serta menjaga kerahasiaan informasi terkait pengaduan.

• Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai tindakan administratif, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, gugatan perdata, pengaduan perbuatan pidana, atau penyempurnaan manajemen BATAN.