Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 Tahun 2021

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham

Juga dikenal sebagai: Peraturan OJK 22/POJK.04/2021 · Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:2 Desember 2021Tanggal Penetapan:1 Desember 2021
Badan Usaha & PerdaganganPerbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Otoritas Jasa Keuangan
TemaPenerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham
LokasiOtoritas Jasa Keuangan
Tanggal Berlaku02 Desember 2021
Tanggal Penetapan01 Desember 2021
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar modal dengan mengakomodir emiten yang memiliki inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi melalui penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Emiten yang memenuhi kriteria dapat menerapkan saham dengan hak suara multipel, yang memberikan lebih dari satu hak suara per saham. Kriteria tersebut meliputi penggunaan teknologi untuk inovasi, total aset minimal dua triliun rupiah, dan pertumbuhan aset serta pendapatan yang signifikan. Emiten harus mencantumkan ketentuan saham dengan hak suara multipel dalam anggaran dasar, termasuk rasio hak suara dan batasan kepemilikan. Jangka waktu penerapan saham ini adalah sepuluh tahun, dengan kemungkinan perpanjangan satu kali. Emiten juga harus mematuhi ketentuan pelaporan dan pengungkapan informasi terkait saham dengan hak suara multipel.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.