Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fasilitas ini diberikan untuk dokumen yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penanganan bencana alam, kegiatan keagamaan atau sosial non-komersial, pelaksanaan program pemerintah di bidang moneter atau jasa keuangan, serta pelaksanaan Perjanjian Internasional. Pembebasan ini dapat bersifat sementara atau selamanya, tergantung pada jenis dokumen dan konteks penggunaannya. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Meterai.