Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2020

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang layak bagi mereka.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan. Selain itu, diberikan juga tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Fasilitas lainnya termasuk tunjangan perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua. Hak keuangan dan fasilitas ini bersifat bersih setelah dipotong pajak, yang dibebankan pada Sekretariat Jenderal KPK. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas juga mendapatkan jaminan keamanan dan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas mereka.