Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2025

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023.

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka memperbarui ketentuan mengenai kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, seiring dengan adanya penambahan kategori Penyelenggara Negara yang diwajibkan melapor. Kebijakan ini menetapkan daftar subjek hukum yang wajib menyampaikan LHKPN, yang meliputi Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Tinggi Pratama, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Auditor, Direktur BUMD, Staf Khusus Walikota, serta Ajudan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, ditegaskan bahwa penetapan daftar Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

(-)

(-)