Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2016 mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai oleh APBDesa. Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, memberdayakan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa diprioritaskan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material lokal, gotong royong, partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memberdayakan masyarakat setempat. Jika swakelola tidak memungkinkan, pengadaan dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki tempat usaha dan NPWP. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, menyusun RAB, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan penyedia, membuat perjanjian, dan melaporkan kegiatan. TPK terdiri dari unsur pemerintah desa dan LPM, dengan biaya operasional yang diatur dalam APBDesa. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa, dengan tata cara yang berbeda berdasarkan nilai pengadaan. Peraturan ini juga mengatur perubahan ruang lingkup pekerjaan, pembayaran, sertifikasi pekerjaan, force majeure, pemutusan perjanjian, perselisihan, dan serah terima pekerjaan.
di desktop Anda.