Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1958

(-)

Undang-Undang ini menetapkan Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955. Bagian ini mencakup pengeluaran dan penerimaan Jawatan Pengawasan Pelayaran.

Pengeluaran:

Pengeluaran meliputi berbagai dinas dan kegiatan, termasuk:

1. Jawatan dan pengeluaran umum
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Kapal-kapal Negara
4. Dinas Radio
5. Dinas Hydrografi
6. Kesyahbandaran dan Kepanduan
7. Perambuan dan Penerangan Pantai
8. Mahkamah Pelayaran
9. Pengajaran Ilmu Pelayaran
10. Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel
11. Pengeluaran tidak tersangka

Penerimaan:

Penerimaan meliputi berbagai sumber pendapatan dari Jawatan Pengawasan Pelayaran, termasuk:

1. Penerimaan umum dari berbagai dinas
2. Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan dan sumbangan untuk pengobatan
3. Penggantian oleh Jawatan Negeri atau pihak partikelir untuk pemakaian kapal atau alat-alat
4. Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak ketiga
5. Penerimaan karena mengeluarkan daftar arus dan air pasang surut
6. Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda
7. Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat-alat nautis
8. Penggantian karena pekerjaan Syahbandar
9. Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal dan keterangan kapal
10. Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpang haji
11. Uang kepanduan
12. Sumbangan dalam perongkosan asrama dan uang kursus

(-)

(-)