Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 97).

Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan: Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi: Struktur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris (dengan Sub Bagian Umum dan Aparatur serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Bidang Perlengkapan Jalan, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi: Dinas Perhubungan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Fungsi Dinas Perhubungan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Peraturan ini juga mengatur tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas untuk setiap jabatan struktural di Dinas Perhubungan, mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Seksi, serta ketentuan mengenai kepegawaian dan penganggaran.

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(-)