[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","6a5044fd27baed6c7bb7ce6ca971e7ea-ef0c283bfbbeb55c","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=6a5044fd27baed6c7bb7ce6ca971e7ea,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_126":122},"regulationId","7b0bf72a-3c25-4b10-9af0-7677c6323480","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_123":-5,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":-5,"_56":-5,"_57":58,"_59":60,"_65":66,"_67":68,"_72":73,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":58,"_61":62,"_63":64},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":66,"_61":69,"_70":71},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[74],{"_6":75,"_61":76,"_63":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengendalian gratifikasi
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10,
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO
ABSTRAK:	\n \n meninjaklanjuti ketentuan pasal 12 B jo. Pasal 12 C undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor 061/1038/SJ tanggal 19 maret 2010 perihal pelaksanaan feromasi birokrasi dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 061/4550/SJ tanggal 4 september 2014 perihal penegasan larangan gartifikasi, maka perlu membuat pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota metro \n 1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro \r\n2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme\r\n3. undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi\r\n4. undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi\r\n5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan\r\n6. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara\r\n7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah\r\n8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah\r\n9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan\r\n10. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil\r\n11. peraturan presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014\r\n12. peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah\r\n13. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah\r\n14. peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi\r\n15. peraturan daerah kota metro nomor 7 tahun 201 tentang pembentukan produk hukum daerah\r\n16. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro \n peraturan walikota ini memutuskan tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota metro \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_44":111},"text","Perwali Kota Metro No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319566/perwali-kota-metro-no-19-tahun-2021","aa845d1b-30a7-4f1c-b4e4-eed43fbcc2bd","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=7b0bf72a-3c25-4b10-9af0-7677c6323480","notFound","actionData","errors"]