Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang pinjaman daerah dari pemerintah pusat untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B di Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakangnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan RSUD Kelas B sebagai rumah sakit rujukan di provinsi tersebut.
Ketentuan substansial mencakup sumber pinjaman yang berasal dari Pemerintah, jenis pinjaman berupa pinjaman jangka panjang, dan penggunaannya untuk pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas RSUD Kelas B. Jumlah pinjaman yang disetujui adalah sebesar Rp. 239.691.000.000,- yang dialokasikan untuk pekerjaan konstruksi fisik dan pengadaan alat-alat kesehatan. Jangka waktu pinjaman adalah 7 tahun, termasuk masa tenggang 24 bulan, dengan bunga sebesar 9,75% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan pencairan pinjaman, kewajiban pembayaran pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, biaya manajemen, biaya administrasi, dan biaya lainnya, serta jaminan pembayaran pinjaman yang menggunakan DAU dan/atau DBH bagian Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah wajib mencantumkan semua penerimaan dan kewajiban pinjaman dalam APBD dan melaporkan realisasi pinjaman kepada DPRD dengan tembusan kepada menteri keuangan.
di desktop Anda.