Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)

Juga dikenal sebagai: UU 68/2024 · UU No. 68 Tahun 2024 · UU Nomor 68 Tahun 2024

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:28 Oktober 2024Tanggal Penetapan:28 Oktober 2024
Militer & PertahananKerja Sama Luar NegeriPertahanan & Keamanan Negara

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku28 Oktober 2024
Tanggal Penetapan28 Oktober 2024
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini disahkan untuk mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang kerja sama di bidang pertahanan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, sejalan dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia.

Ketentuan Substansial: Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran kunjungan tingkat kebijakan, pertemuan antarinstitusi pertahanan, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam operasi militer, berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi, peningkatan kerja sama industri pertahanan, dan kerja sama dalam bidang pertahanan lainnya. Selain itu, diatur juga pedoman prinsip dan tujuan dari Piagam PBB, pengaturan keuangan, pelindungan informasi rahasia, penyelesaian sengketa, status personel, protokol tambahan, dan ketentuan pemberlakuan serta pengakhiran Persetujuan.

(-)

(-)