Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau perangkat pengelola keuangan daerah.
2. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
3. Struktur APBD: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Jika terjadi defisit, dapat dianggarkan pinjaman atau kerjasama dengan pihak lain. Jika surplus, dapat dianggarkan investasi.
4. Penyusunan dan Penetapan APBD: APBD disusun dengan pendekatan kinerja, memuat sasaran, standar pelayanan, dan jenis pendapatan yang membiayai belanja. Rancangan APBD diajukan kepada DPRD untuk persetujuan.
5. Pelaksanaan APBD: Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan. Semua penerimaan daerah disetor bruto ke Kas Daerah.
6. Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa: Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pengelolaan barang daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perhitungan APBD dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Bupati menyampaikan laporan triwulan dan perhitungan APBD kepada DPRD. DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
8. Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah: Pengawasan dilakukan oleh DPRD dan pejabat pengawas internal. Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga pemeriksa sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Kerugian Keuangan Daerah: Setiap kerugian daerah harus diganti oleh pihak yang bersalah atau lalai.

Peraturan ini juga mengatur kedudukan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan DPRD.

(-)

(-)