Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 19 Tahun 1984 tentang Kuburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1985 Seri C Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1988 Seri B Nomor 6); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1998 Seri A Nomor 5); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 4); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 48); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 10); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 46); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 47); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 49); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 50); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 52); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 54); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 55); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 56); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 57); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gudang dan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 61); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 66); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 67); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 20); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 21); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2006(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 11); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 24); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 14); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 14); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 15); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 16); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 18); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 4); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 5); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 7); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 16); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 7); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 8); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 11).

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang ini mencabut sejumlah peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Latar belakang pencabutan ini adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan peraturan daerah yang ada menjadi tidak sesuai lagi. Tujuan dari pencabutan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan undang-undang yang baru. Peraturan-peraturan daerah yang dicabut meliputi berbagai jenis pajak dan retribusi, termasuk pajak hotel, restoran, penerangan jalan, parkir, hiburan, reklame, serta retribusi izin mendirikan bangunan, pelayanan pasar, pemakaian kekayaan daerah, rumah potong hewan, pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, izin ketenagakerjaan, pelayanan ketenagakerjaan, kawasan pariwisata, pelayanan jasa ketatausahaan, izin usaha perikanan, surat izin usaha perdagangan, penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, dan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Dengan pencabutan ini, peraturan daerah yang lama tidak lagi berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

(-)

(-)