Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut. Tata cara ini mencakup persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Ketentuan substansial meliputi: 1. Setiap CPNS yang diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. 2. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan. 3. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan, kecuali keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden. 4. Tata cara pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional juga diatur, termasuk persyaratan usia bagi PNS yang pindah ke jabatan fungsional.

1. CPNS/PNS yang tidak hadir karena sakit pada saat hari pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS/Jabatan yang telah ditentukan, diberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk dapat dilantik dan diambil sumpah/janji PNS/Jabatan kembali. 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan maka pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan baru dapat dilakukan setelah ditetapkannya keputusan pengangkatan yang baru. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi keputusan yang ditetapkan oleh Presiden.

(-)