Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Latar belakangnya adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Tujuan dari penyelenggaraan kearsipan ini adalah untuk:

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Komnas HAM.
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan, meliputi koordinasi, penyusunan pedoman, perencanaan, bimbingan, sosialisasi, pendidikan, penghargaan, dan pengawasan kearsipan internal. Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip, baik dalam media kertas maupun elektronik, dengan penggunaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Sumber daya kearsipan terdiri dari organisasi kearsipan (Unit Kearsipan dan Unit Pengolah), sumber daya manusia kearsipan (pejabat, arsiparis, dan pengelola arsip), prasarana dan sarana kearsipan, serta pendanaan. Komnas HAM juga membentuk simpul jaringan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

(-)

(-)