Keputusan ini menetapkan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Latar belakang pengawasan ini didasarkan pada amanat Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pengelolaan sumber daya, serta kebijakan moneter dan keuangan. Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi inflasi di daerah, efektivitas kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. Hasil pengawasan menyoroti bahwa meskipun kebijakan BI telah dirancang dengan baik di tingkat nasional, terdapat tantangan struktural dalam implementasinya di daerah, seperti belum optimalnya pengendalian inflasi yang dipengaruhi oleh distribusi pangan, rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta belum meratanya digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, ditemukan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga seperti BI, OJK, LPS, dan pemerintah daerah agar transmisi kebijakan moneter dapat lebih efektif dalam mendorong sektor riil dan pertumbuhan ekonomi daerah. Keputusan ini juga memuat rekomendasi strategis bagi BI untuk memperkuat peran kantor perwakilan di daerah, meningkatkan edukasi publik, serta melakukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi wilayah guna memastikan stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
di desktop Anda.