Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 10 Tahun 2011

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 8 Tahun 2008) perlu ditinjau kembali.

Objek retribusi adalah setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji, meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Dikecualikan dari objek retribusi adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh TNI, kendaraan bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk pameran, kendaraan bermotor yang menggunakan tanda Corp Diplomatik, dan kendaraan bermotor yang tidak dapat dipergunakan karena disegel/disita oleh Negara.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan bermotor, klasifikasi kendaraan bermotor, dan jenis layanan. Klasifikasi kendaraan bermotor didasarkan pada Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).

Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan JBB, dengan tarif yang berbeda untuk pengujian awal dan pengujian berkala. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kalender.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi wajib membayar retribusi di Kas Daerah atau tempat lain/unit pelayanan terpadu. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(-)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).