Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertanian. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Ketentuan substansial mencakup infrastruktur manajemen risiko yang meliputi budaya risiko, struktur manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko. Budaya risiko dibangun melalui komitmen pimpinan, integrasi manajemen insiden dan risiko dalam proses bisnis, penyampaian informasi berkelanjutan, pelatihan pegawai, kejelasan tugas, penghargaan, dan ketersediaan informasi risiko dalam pengambilan keputusan. Struktur manajemen risiko menggunakan konsep tiga lini: lini pertama (Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko), lini kedua (Unit Manajemen Risiko), dan lini ketiga (Unit Pengawas Intern). Unit Manajemen Risiko adalah Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, sedangkan Unit Pengawas Intern adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Proses penerapan manajemen risiko meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk memastikan risiko diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja.

(-)

(-)