Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dan terintegrasi, mendorong peningkatan perekonomian, serta memberikan pelayanan angkutan umum yang aman, lancar, terpercaya, fleksibel, mudah, dan murah bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan landasan regulasi dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, mewujudkan tertib berlalu lintas, serta membangun budaya kesadaran dan etika berlalu lintas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengembangan jaringan LLAJ, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas (termasuk analisis dampak lalu lintas), penyelenggaraan angkutan jalan (termasuk pengaturan batas usia kendaraan dan persyaratan kendaraan bermotor umum), pengelolaan terminal, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, perparkiran, sistem informasi dan komunikasi LLAJ, forum lalu lintas dan angkutan jalan, perlakuan khusus bagi kelompok tertentu, pembinaan pemakai jalan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta peran serta masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai hak dan kewajiban, termasuk kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kewajiban memenuhi standar fitur keselamatan dan laik jalan bagi kendaraan, serta larangan melakukan perbuatan yang dapat merusak atau mengganggu fungsi jalan. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan rencana induk jaringan LLAJ, memberikan izin penyelenggaraan angkutan, menetapkan tarif angkutan perdesaan, dan menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan.

1. Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 2. Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya peraturan daeran ini, harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 62, Pasal 66, dan Pasal 71 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).