Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman mekanisme dalam pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan mekanisme yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi seluruh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah dalam pembentukan peraturan, termasuk peran Sekretariat Jenderal, Biro Hukum, dan unit kerja terkait. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, persetujuan presiden, penetapan, pengundangan, penyimpanan, penyebarluasan, penerjemahan, serta monitoring dan evaluasi pembentukan Permenaker. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban mengajukan usulan perencanaan, melakukan verifikasi, dan menyelesaikan rancangan Permenaker dalam jangka waktu tertentu.