Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2018

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menyusun kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim. Kajian ini meliputi penentuan lingkup analisis, pemilihan metode, indikator, data indikator, dan sumber data, serta kriteria verifikasi hasil kajian.

Lingkup Analisis dan Skala Spasial: Kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim dibagi menjadi tingkat makro (nasional, lintas provinsi, atau lanskap 3+ ekosistem/zona iklim), meso (provinsi, lintas kabupaten/kota, atau lanskap 2+ ekosistem/zona iklim), mikro (kabupaten/kota, lintas kecamatan, atau lanskap 1 ekosistem/zona iklim), dan tapak (desa/kelurahan, RW/dusun, atau lanskap dalam 1 ekosistem). Skala spasial yang digunakan bervariasi dari 1:1.000.000 (makro) hingga 1:5.000 (tapak).

Metode Analisis: Metode analisis harus berbasis kaidah ilmiah dan dapat ditelusuri. Tingkat makro minimal menghitung nilai relatif kerentanan dan risiko. Tingkat meso menghitung tingkat kerentanan dan risiko. Tingkat mikro mengukur dampak perubahan iklim. Tingkat tapak melibatkan pendekatan partisipatif dengan informasi mengenai sumber daya alam, kearifan lokal, dan adat istiadat.

Komponen dan Indikator: Komponen kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim meliputi bahaya terkait iklim, keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Indikator bahaya terkait iklim mencakup suhu udara, curah hujan, aspek biofisik, dan tutupan lahan (untuk daratan) serta suhu permukaan laut, gelombang laut, salinitas, dan tinggi muka laut (untuk lautan). Indikator lainnya meliputi demografi, tata guna lahan/laut, mata pencaharian, kesejahteraan, infrastruktur, sumberdaya air, pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan masyarakat. Analisis dampak mengevaluasi lokasi, frekuensi, durasi, dan besaran dampak pada sektor dan wilayah terpilih.

Data dan Sumber Data: Data yang digunakan meliputi data iklim historis, hasil proyeksi iklim, data biofisik historis, dan data sosial-ekonomi historis dengan rentang waktu minimal 30 tahun. Data harus bersumber dari institusi nasional yang berwenang. Jika tidak tersedia, data dapat diperoleh dari institusi lain yang datanya dipublikasikan, hasil survei pihak lain, atau survei terstruktur yang dilakukan secara mandiri.

(-)

(-)