Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.639.840.143.342,50, belanja daerah sebesar Rp. 1.661.934.898.547,95, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (22.094.755.205,45). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 29.994.755.205,45 dan pengeluaran sebesar Rp. 7.900.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 22.094.755.205,45.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya, Dana Desa dari Pemerintah, dan Dana Insentif Daerah.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Pengeluaran mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Dana Bergulir.

(-)

(-)