Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya

Juga dikenal sebagai: PP 37/1997 · PP No. 37 Tahun 1997 · PP Nomor 37 Tahun 1997

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:7 Oktober 1997Tanggal Penetapan:7 Oktober 1997
Ketentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku07 Oktober 1997
Tanggal Penetapan07 Oktober 1997
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembebastugasan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta hak-hak mereka. Latar belakang peraturan ini adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Ketentuan substansial mencakup pembebastugasan dalam hal penangkapan dan penahanan, atau tuntutan pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun. Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan atas permintaan sendiri, sakit, usia, atau ketidakcakapan. Pemberhentian tidak dengan hormat berlaku jika terdapat tindak pidana, perbuatan tercela, atau pelanggaran sumpah jabatan. Hak pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan juga diatur.

(-)

(-)