Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan ini dibuat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara pembagian dan pemanfaatan jasa atas hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas D di Kabupaten Situbondo.

Latar Belakang dan Tujuan:

• Peraturan ini dibuat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo. Tujuannya adalah untuk mengatur pembagian dan pemanfaatan jasa retribusi pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial:

• Pembagian jasa ditetapkan dengan alokasi 60% untuk jasa sarana dan 40% untuk jasa pelayanan.
• Jasa sarana dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD.
• Jasa pelayanan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberian remunerasi bagi pengelola dan pegawai RSUD.
• Pembagian jasa pelayanan dilakukan dengan sistem remunerasi yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan meningkatkan motivasi pegawai.
• Prinsip dasar pembagian jasa pelayanan adalah proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan keadilan, sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.
• Pembagian jasa pelayanan harus memenuhi persyaratan substantif (penghargaan atas tugas, prestasi, kepatuhan, keadilan), teknis (kinerja sesuai tugas dan fungsi), dan administratif (status kepegawaian, persyaratan administrasi, disiplin pegawai).
• Sumber pendapatan jasa pelayanan meliputi berbagai jenis pelayanan medik, keperawatan, kebidanan, penunjang medik, farmasi, dan lainnya.
• Penerima jasa pelayanan meliputi berbagai jabatan dan profesi di RSUD, mulai dari Direktur hingga pelaksana pelayanan lainnya.
• Pembagian jasa pelayanan memperhatikan kelompok/perorangan penerima, persentase pembagian, bobot pendapatan, penilaian indeks poin, faktor penambah/pengurang, jumlah/jenis pelayanan, dan total jasa pelayanan.
• Dibentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan yang bertugas menyusun pedoman teknis, membuat usulan perbaikan, melaksanakan sosialisasi, menetapkan penilaian indeks poin, dan melaksanakan entry data.

(-)

(-)