Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/P/M.KOMINFO/8/2006 Tahun 2006

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk menyiarkan peringatan dini tsunami atau bencana lainnya. Latar belakangnya adalah seringnya terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia yang menyebabkan banyak korban jiwa. Tujuannya adalah untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih besar dengan melibatkan lembaga penyiaran dalam penyampaian informasi peringatan dini.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Kewajiban bagi seluruh lembaga penyiaran (publik, swasta, komunitas, dan berlangganan) untuk menyiarkan informasi potensi terjadinya bencana sebagai STOP PRESS.
2. Informasi yang disiarkan adalah informasi gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami atau bencana lain yang mengancam jiwa manusia yang ditetapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).
3. Prosedur penyiaran bagi lembaga penyiaran televisi meliputi penayangan informasi sesegera mungkin tanpa ditunda, penghentian sementara semua acara siaran, pembunyian High Tone Alarm, dan menampilkan teks statis secara layar penuh.
4. Prosedur penyiaran bagi lembaga penyiaran radio meliputi penyiaran informasi sesegera mungkin tanpa ditunda, penghentian sementara semua acara siaran, pembunyian High Tone Alarm, dan pembacaan isi teks informasi oleh penyiar.
5. Kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menjalankan uji coba peringatan dini yang diadakan pemerintah sebanyak 4 kali pada tahun pertama dan 2 kali pada tahun-tahun berikutnya.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pihak-pihak yang menyalahgunakan Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya yang berakibat mengganggu ketertiban umum dan atau meresahkan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.