Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum melalui partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Definisi: Sumbangan Pihak Ketiga didefinisikan sebagai pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat dari pihak ketiga, baik berupa uang maupun barang.
2. Persetujuan DPRD: Penerimaan sumbangan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Papua Barat.
3. Tata Cara Pemberian: Pemberian sumbangan dilakukan melalui surat kesepakatan bersama antara pihak ketiga dan Dinas Pendapatan Daerah, yang memuat identitas pihak ketiga, bentuk sumbangan, cara pemberian, dan nilai sumbangan.
4. Penyetoran: Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah. Sumbangan berupa barang dicatat dalam daftar inventaris daerah.
5. Pengelolaan: Sumbangan dicantumkan dalam APBD dan dikelola sebagai kekayaan daerah, serta harus digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan: Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan instansi terkait menyelenggarakan penerimaan sumbangan. Pengawasan dilakukan dengan Peraturan Gubernur.

1. Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(-)