Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan melimpahkan wewenang pemberian izin prinsip/izin investasi penanaman modal kepada Kepala Administrator KEK Mandalika. Pelimpahan ini mencakup penerbitan izin prinsip, izin prinsip perubahan, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan perusahaan, serta pembatalan dan pencabutan izin di KEK Mandalika. Kewenangan ini dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di KEK Mandalika. Kepala Administrator harus memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, serta peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM dan instansi terkait. Pelaporan penyelenggaraan PTSP dan perkembangan realisasi penanaman modal harus dilakukan setiap enam bulan kepada Kepala BKPM.

• BKPM dapat memproses izin prinsip/izin investasi, izin prinsip perubahan, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya yang berlokasi di KEK Mandalika, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.