Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak

Juga dikenal sebagai: PP 17/2025 · PP No. 17 Tahun 2025 · PP Nomor 17 Tahun 2025

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:27 Maret 2025Tanggal Penetapan:27 Maret 2025
Teknologi, Media & TelekomunikasiPerlindungan Data Pribadi & Keamanan SiberHak Asasi Manusia

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaTata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku27 Maret 2025
Tanggal Penetapan27 Maret 2025
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dalam penggunaan sistem elektronik, dengan menetapkan tata kelola yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk privasi dan keamanan data pribadi. Mereka harus menerapkan teknologi dan langkah operasional untuk melindungi anak dari tahap pengembangan hingga penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggara juga harus menyediakan informasi batasan usia, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan pelaporan penyalahgunaan. Selain itu, mereka harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum anak dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur yang disediakan. Penyelenggara dilarang menggunakan praktik terselubung yang dapat membahayakan anak dan harus memastikan bahwa pihak yang bekerja sama dengan mereka memenuhi ketentuan perlindungan anak.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, atau pemutusan akses.