[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","70c0c492-7b20-4b0a-89c6-db59d0c8d97d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025","number","17","year","2025","published_date","2025-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Kelola - Sistem Elektronik - Pelindungan Anak
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17, LN 2025 (36), TLN (7105) : 34 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2008. \n PP ini mengatur mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi muatan dalam PP ini antara lain meliputi penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak, pengawasan penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak, sanksi administratif, dan peran serta kementerian/lembaga dan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025. \n Lampiran file: 52 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 34 dan penjelasan hlm 35 s.d. 52) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dalam penggunaan sistem elektronik, dengan menetapkan tata kelola yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk privasi dan keamanan data pribadi. Mereka harus menerapkan teknologi dan langkah operasional untuk melindungi anak dari tahap pengembangan hingga penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggara juga harus menyediakan informasi batasan usia, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan pelaporan penyalahgunaan. Selain itu, mereka harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum anak dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur yang disediakan. Penyelenggara dilarang menggunakan praktik terselubung yang dapat membahayakan anak dan harus memastikan bahwa pihak yang bekerja sama dengan mereka memenuhi ketentuan perlindungan anak.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, atau pemutusan akses.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING
GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM ADMINISTRATION IN
CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 16A paragraph (5) and Article 16B paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Governance of Electronic System Administration in Child Protection; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=70c0c492-7b20-4b0a-89c6-db59d0c8d97d","actionData","errors"]