Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2015

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memberikan rasa aman bagi korban, pelapor, dan saksi, memberikan pelayanan kepada korban, memfasilitasi mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan memberdayakan perempuan dan anak.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan; melakukan kerja sama; memberikan dukungan sarana dan prasarana; serta mengalokasikan anggaran. Masyarakat berperan serta dalam mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan, memberikan informasi, dan mendampingi korban. Keluarga dan orang tua bertanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi anggota keluarga.

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pembukaan lapangan kerja, membangun partisipasi masyarakat, dan membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.

Pelayanan kepada korban meliputi pelayanan pengaduan, medis, medikolegal, bantuan hukum, kemandirian, dan rehabilitasi sosial. Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pelayanan terpadu. Selain itu, dibentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang dan komite penghapusan tindak kekerasan terhadap anak.

(-)

(-)