Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2024

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menarik dan merangsang Masyarakat dan/atau Investor untuk melakukan Investasi di Daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kriteria dan bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor di Provinsi Sulawesi Barat. Insentif dapat berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, fasilitasi bantuan modal, bantuan riset dan pengembangan usaha, bantuan fasilitas pelatihan vokasi, dan bunga pinjaman rendah. Kemudahan dapat berupa penyediaan data dan informasi peluang investasi, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis OSS, kemudahan akses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di kawasan strategis, kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi, kemudahan akses tenaga kerja, kemudahan akses pasokan bahan baku, dan fasilitasi promosi.

Hak dan Kewajiban:

Masyarakat dan investor berhak mendapatkan informasi pelayanan, insentif dan kemudahan investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan, layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan, serta informasi hasil evaluasi. Mereka juga wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, mematuhi persyaratan yang ditetapkan, menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja, menjaga kelestarian lingkungan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

(-)

1. Penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.