Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 27 Tahun 1959

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk mengatasi kebutuhan keuangan negara dengan memungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk mengatur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor secara cepat dan efisien, mengingat keadaan keuangan negara yang mendesak.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa bea balik nama dikenakan pada penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik di Indonesia. Pajak yang dikenakan adalah 5% untuk kendaraan biasa dan 10% untuk mobil mewah. Pembebasan pajak diberikan untuk sepeda kumbang, kendaraan yang diimpor langsung, serta penyerahan kepada negara, daerah otonom, dan perwakilan diplomatik. Penerima penyerahan wajib melaporkan dan membayar bea dalam waktu yang ditentukan, dengan sanksi denda jika terlambat. Kepala Inspeksi Keuangan memiliki wewenang untuk menilai dan menetapkan nilai jual kendaraan jika dianggap tidak sesuai dengan harga pasar.