Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta Peraturan Nomor IV.C.4 yang merupakan lampirannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur pedoman pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai pengelolaan reksa dana tersebut, menggantikan peraturan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. Larangan dan kewajiban bagi Manajer Investasi terkait pengelolaan Reksa Dana, termasuk batasan investasi pada efek tertentu dan kewajiban menentukan komposisi portofolio efek. 2. Persyaratan terkait Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 3. Ketentuan mengenai sifat penawaran umum saham atau unit penyertaan Reksa Dana. 4. Kewajiban pencantuman nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana. 5. Persyaratan khusus terkait pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, termasuk ketentuan mengenai prospektus, kebijakan investasi, dan penjaminan.

(-)

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.