Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2013

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Pamekasan. Latar belakangnya adalah kekayaan budaya daerah yang perlu dilestarikan untuk memperkuat jati diri dan kepentingan nasional, serta perkembangan pembangunan daerah yang pesat dapat mempengaruhi kelestarian budaya. Untuk itu, diperlukan pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan, yang dilakukan melalui SKPD yang membidangi kebudayaan. Pelestarian kebudayaan meliputi tindakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek seperti kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman. Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dapat dilakukan melalui inventarisasi, pendokumentasian, penyelamatan, penggalian, penelitian, pengayaan, pendidikan, pelatihan, penyajian, penyebarluasan, revitalisasi, rekonstruksi, dan penyaringan.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan, serta pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai penyelesaian perselisihan terkait pelestarian kebudayaan, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, serta pendanaan pelestarian kebudayaan yang dapat berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

(-)

1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 2. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 25 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 3. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 25 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 4. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 25 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).