Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Walikota ini menetapkan kebijakan remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola rumah sakit yang lebih baik, bersih, dan profesional dengan memberikan penghargaan atas kinerja, peran, dan fungsi kerja.

Prinsip utama remunerasi didasarkan pada azas proporsionalitas (beban aset dan pendapatan), kesetaraan (industri sejenis), dan kepatutan (kemampuan keuangan rumah sakit). Sumber dana remunerasi berasal dari jasa sarana dan jasa pelayanan dengan proporsi masing-masing sebesar 50%.

Sistem remunerasi mencakup pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis, serta pegawai pemberi pelayanan langsung dan tidak langsung. Besaran remunerasi bagi direktur dihitung berdasarkan rumus gaji dasar dikalikan faktor penyesuaian, yang kemudian menjadi acuan bagi remunerasi pejabat lainnya. Bagi pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), hasil perhitungan remunerasi akan dikurangi dengan besaran gaji pokok yang diterima dari pemerintah daerah. Direktur diwajibkan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.