Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 10 Tahun 2003

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam bidang kepelabuhanan guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah, sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Kewenangan penyelenggaraan kepelabuhanan diberikan kepada Daerah.

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan kapal berlabuh dan sandar serta penggunaan fasilitas pelabuhan lainnya yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis jasa kepelabuhanan, dengan tarif yang berbeda untuk kapal niaga (berlabuh dan sandar) dan jasa penumpukan barang. Penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto, dan petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% dari jumlah penerimaan. Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Jeneponto dan tidak dapat diborongkan. Pungutan dilakukan menggunakan surat penetapan tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).