Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 2 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bangkalan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai BPD dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Organisasi BPD, termasuk susunan pimpinan dan anggota.
2. Kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, yang meliputi pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan kinerja Kepala Desa.
3. Hak, kewajiban, dan larangan bagi BPD dan anggotanya.
4. Keanggotaan BPD, termasuk jumlah anggota, unsur anggota, mekanisme musyawarah, persyaratan menjadi anggota, dan pengisian keanggotaan.
5. Masa jabatan dan pemberhentian keanggotaan BPD.
6. Tata kerja organisasi BPD, termasuk pengaturan tata tertib, mekanisme kerja, penjaringan aspirasi masyarakat, hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa, serta keuangan dan administrasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa untuk biaya operasional dan tunjangan anggota BPD.

(-)

(-)