Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021

(-)

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pembagian alokasi dana berdasarkan prioritas kebutuhan infrastruktur dan indikator lainnya. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa hasil evaluasi dan penilaian menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

(-)

(-)