Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana dilakukan secara tepat, terpadu, dan efisien. Kebijakan ini menekankan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, penempatan sesuai standar pelayanan minimum, serta pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi. BNPB dan BPBD memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan data, perlindungan, pemberdayaan, penempatan, dan kompensasi pengungsi. Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, kearifan lokal, dan partisipatif. Peran serta lembaga nonpemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat juga diatur dalam mendukung penanganan pengungsi.