[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","6a7bdaf5-bcbc-44dc-a402-5bc37423710c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-05-26","effective_date","2026-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"sectors",[75,76,77,78,79,80],"Pasar Modal","Perbankan","Asuransi","Lembaga Keuangan Non-Bank / LKNB","Fintech & Aset Digital","Dana Pensiun","location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelaku usaha jasa keuangan
2026
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 6, BN.2026 (13)/24 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan perlu dijaga dan diperkuat untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan nasional melalui kepastian hukum, transparansi informasi, dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi oleh penyampai informasi sektor jasa keuangan; \r\nb.\tbahwa untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi serta untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai landasan hukum atas perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan, diperlukan pengaturan perilaku bagi penyampai informasi sektor jasa keuangan;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan OJK ini mengatur terkait perilaku dasar bagi Penyampai Informasi, jenis kegiatan penyampaian Informasi sektor jasa keuangan, kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melakukan kerja sama terkait pemasaran dengan Penyampai Informasi, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan pembinaan dan memberikan Perintah Tertulis bagi Penyampai Informasi, dan pemutusan akses terhadap penyampaian Informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2026. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 ini diterbitkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyampaian informasi sektor jasa keuangan. Kebijakan ini bertujuan mencegah kerugian konsumen dan masyarakat akibat perilaku penyampai informasi yang tidak bertanggung jawab. Ruang lingkup pengaturan mencakup perilaku dasar penyampai informasi, jenis kegiatan penyampaian informasi (edukasi, pemasaran, dan rekomendasi), serta kewajiban kerja sama antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dengan penyampai informasi. Penyampai informasi diwajibkan untuk bertindak dengan iktikad baik, bertanggung jawab, serta menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Selain itu, terdapat kewajiban khusus untuk mencantumkan pernyataan kepentingan ekonomis serta penafian (disclaimer) bagi produk atau layanan yang memiliki risiko tinggi atau bersifat kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, serta melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan peraturan ini.","transitional_provisions","1. PUJK dan Penyampai Informasi yang telah melakukan kerja sama terkait pemasaran sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, harus menyesuaikan kerja sama tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.","sanctions","1. PUJK yang melanggar ketentuan kerja sama pemasaran dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan produk/kegiatan usaha, pembekuan produk/kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pencabutan izin produk, atau pencabutan izin usaha. 2. Penyampai Informasi yang tidak melaksanakan Perintah Tertulis dari OJK dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2026
ON
CONDUCT OF INFORMATION PROVIDERS IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering :

that public trust in the financial system must be maintained and strengthened to realize national financial system stability through legal certainty, information transparency, and accountability in the provision of information by information providers in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=6a7bdaf5-bcbc-44dc-a402-5bc37423710c","actionData","errors"]