Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2026 ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah melalui sistem pengawasan intern yang berkualitas. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit ketaatan.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pedoman audit ketaatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian hasil, serta monitoring tindak lanjut. APIP diwajibkan melakukan audit ketaatan untuk menilai kesesuaian area, proses, sistem, fungsi, atau program kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Audit ini mencakup penggunaan berbagai instrumen kerja seperti survei pendahuluan, sasaran audit sementara, program kerja audit (PKA), berita acara entry meeting, pemeriksaan kas, pengujian data, kertas kerja audit (KKA), berita acara exit conference, berita acara ekspose eksternal, laporan hasil audit (LHA), serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi.

Peraturan ini juga menegaskan kewajiban pimpinan instansi atau perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit guna memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.