Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 dan persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan tunjangan berdasarkan kehadiran, nilai jabatan, dan kelas jabatan. Pegawai yang tidak memiliki tugas tertentu, diberhentikan sementara, atau pensiun tidak berhak menerima tunjangan ini. Selain itu, peraturan ini mengatur hari dan jam kerja, serta pencatatan kehadiran pegawai yang wajib dilakukan secara elektronik atau manual dalam kondisi tertentu. Pembayaran tunjangan dilakukan setiap bulan dan pegawai wajib menandatangani tanda terima pembayaran.

• Pegawai yang melanggar ketentuan kehadiran dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan tingkat pelanggaran.
• Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan tunjangan kinerja hingga 100%.
• Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan tunjangan kinerja secara proporsional berdasarkan jenis hukuman.