Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2003

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2003 dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 terkait pengalihan tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKKBN kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan ini membentuk Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur pelaksana tugas di bidang Keluarga Berencana dan Catatan Sipil. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelayanan umum, pembinaan unit pelaksana teknis, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Sarana), Bidang Bina Program, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, Bidang Catatan Sipil, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Jabatan Fungsional.

Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana memiliki kewenangan dalam bidang Keluarga Berencana (penyerasian indikator keluarga sejahtera, penetapan hasil klasifikasi, pengembangan media advokasi, pembinaan ketahanan keluarga, pengelolaan kesehatan reproduksi remaja, penyuluhan keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi, pengelolaan informasi demografi, pendataan keluarga, pembinaan institusi masyarakat) dan bidang Catatan Sipil (penyusunan rencana pengembangan kegiatan pendaftaran penduduk, pemberian Nomor Induk Kependudukan, pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan/pengesahan anak, pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk, pengendalian penduduk dan evaluasi data kependudukan).

1. Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta Pemerintah Daerah.

(-)