Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan ini disusun sebagai pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat, khususnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, guna melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kebijakan ini menetapkan standar jangka waktu penyimpanan (retensi) minimal bagi berbagai jenis arsip di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup kebijakan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta tumbuh kembang anak. Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas lengkap, dengan pola retensi 2 tahun untuk nilai guna administrasi dan 5 tahun untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi.

Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) substantif. Dalam menetapkan JRA, instansi terkait wajib menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal yang diatur dalam peraturan ini serta mengikuti rekomendasi pemusnahan atau permanen arsip yang telah ditetapkan berdasarkan nilai guna arsip tersebut.