Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Kepariwisataan di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi dari perizinan usaha kepariwisataan.

Objek retribusi meliputi berbagai jenis usaha di bidang kepariwisataan, seperti:

1. Rumah Makan, Bar, dan Restoran
2. Hotel Berbintang dan Melati
3. Taman Rekreasi
4. Gelanggang Renang
5. Pemandian Alam
6. Padang Golf
7. Kolam Renang
8. Gelanggang Permainan/Ketangkasan
9. Gelanggang Olahraga
10. Taman Laut
11. Pantai Untuk Wisata
12. Pulau Untuk Wisata
13. Pondok Wisata
14. Rumah Bilyard
15. Karaoke, Play Station, dan Video Game
16. Bioskop dan Theater
17. Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka
18. Discotik dan Club Malam
19. Dunia Fantasi
20. Panti Pijat dan Panti Mandi Uap
21. Taman Wisata
22. Kolam Pemancing
23. Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya
24. Jasa Boga Katering
25. Balai Pertemuan / Pameran
26. Salon Kecantikan dan Babershop
27. Pasar Seni dan Souvenir
28. Pusat Kesehatan (Health Centre) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Centre)
29. Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Angkutan Wisata
30. Usaha dan Pengawasan Konsultan
31. Musik Hidup dan Panggung Remaja
32. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
33. Informasi Pariwisata dan Pramuwisata
34. Jasa Wisata Tirta

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan usaha di bidang kepariwisataan. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan. Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pembinaan, peraturan, pengendalian, dan pengawasan, termasuk biaya untuk menanggulangi dampak negatif atas pemberian izin.

Struktur dan besarnya tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha kepariwisataan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 peraturan ini. Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan usaha bidang kepariwisataan diberikan. Pemungutan retribusi dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(-)

1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar. 2. Apabila wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan pembayaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka dicabut Surat Izin Usaha Pariwisata nya. 3. Bagi Wajib Retribusi yang baru membuka Usahanya dibidang Kepariwisataan diwajibkan mengurus Surat Izin Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan setelah Usaha beroperasi, dan apabila tidak melaksanakannya maka usaha tersebut tidak dapat dilanjutkan atau ditutup sementara. 4. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar beberapa ketentuan dalam pasal-pasal pada Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi.